Urgensi Pengesahan RUU Tindak Pidana Korupsi

Ditinjau dari perspektif manapun, korupsi memang sebuah extra ordinary crime yang sangat membahayakan. Berbagai pendekatan pun telah dilakukan banyak pihak sebagai langkah antisipatif menjangkitnya korupsi pada semua lini. Jika Zawawi maupun Syafiq A. Mughni memandang dari perspektif kebudayaan, maka inilah tinjauan hukum pentingnya  pengesahan RUU Tindak Pidana Korupsi yang menjadi agenda jejaring Anti Korupsi Jawa Timur.

Menyalin selebaran yang dibagikan KRHN, saat ini keberadaan Pengadilan Tipikor terancam bubar karena DPR dan Presiden terlihat enggan untuk membentuk UU yang baru sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 2009 masih belum ada UU Pengadilan Korupsi. Maka otomatis Pengadilan Korupsi akan bubar. Akibatnya tentu saja para Koruptor akan semakin bebas bergentayangan, pemberantasan korupsi akan tidak efektif dan mundur.

Baca lebih lanjut

Iklan

Bagaimanapun, Korupsi Bermula Dari Pikiran

Ini seputar kegiatan dua hari di Surabaya seminggu lalu, tepatnya 24-25 November, kegiatan yang diprakarsai Malang Corruption Watch (MCW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Jaringan Anti Korupsi Jawa Timur yang didonaturi oleh Partnership ini mengusung tema “Konsultasi Publik, Sosialisasi RUU Pengadilan Tipikor”. Seminar regional ini mengundang Budayawan Jatim yang lahir dan tinggal di Madura, Zawawi Imron dan Mantan Ketua PWM. Muhammadiyah, Syafiq Mughni, yang berkesempatan menuangkan pemikiran mereka untuk memerangi korupsi dari perspektif masyarakat sipil.

Ternyata perlawanan terhadap korupsi tidak cukup dengan penegakan hukum ataupun melalui pengesahan pengadilan Tindak Pidana Korupsi semata. Hal lain yang dianggap sepele namun sebenarnya sangat krusial adalah pemahaman arti korupsi itu sendiri, demikian papar Syafiq Mughni mengawali perbincangan siang itu. Menurut pria kelahiran Paciran Lamongan itu, paradigma korupsi sebagai tindakan yang merugikan publik dalam wujud materi adalah sebuah kesalahan besar. Korupsi lebih dari sekadar ukuran materi, sebab korupsi adalah saat orang tidak ambil peduli ketika mengetahui ia memakan hak orang lain.

Baca lebih lanjut

Bersama, Binasakan Para Kleptokrat

Sebenernya agak sedih ketika melihat tulisan ini dimuat dengan nama lain. Asli tulisanku, aku cuman pinjam nama anak itu. Biasalah, orang kalo kepepet pasti berpikir singkat. Tapi biarlah, ini memang murni karyaku. Maka menjadi hakku sepenuhnya untuk memerdekakan tulisan ini melalui blogku.

Korupsi adalah jajanan basi yang terus beredar di negeri ini. Tidak hanya satu dua pejabat yang menyuguhi jajanan menggiurkan tersebut. Namun hampir semua pemangku kebijakan negeri ini tersandung masalah yang sama. Korupsi, korupsi dan korupsi. Begitu akrabnya istilah ini sehingga masyarakat luas sudah nyaris muntah kekenyangan jika ada kabar baru yang memberitakan tindak korupsi.

Korupsi yang mengadopsi bahasa latin, corruptio ini memang mempunyai arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik dan menyogok. Sedangkan menurut Transparency International, korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri mereka atau orang-orang terdekat mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki.

Baca lebih lanjut